Pemerintah Tetap Berkomitmen Optimalisasi Penerimaan Perpajakan dan Reformasi Pajak di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberikan komitmen kuat untuk terus mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan sambil tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa langkah-langkah ini akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan reformasi pajak, termasuk melalui implementasi sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan nama “coretax administration system”.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa sistem coretax menjadi kekuatan penggerak dalam mengubah berbagai aspek perpajakan. Reformasi ini akan didukung dengan penguatan di bidang administrasi, termasuk proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dalam era digital ini, penggunaan teknologi informasi memegang peranan penting dalam upaya reformasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data perpajakan, mempermudah proses pelaporan, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi wajib pajak. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi, diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pelaporan dan mengurangi potensi penyimpangan.

Tidak hanya itu, langkah-langkah reformasi pajak juga bertujuan untuk memperkuat keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan. Dengan mendorong pertumbuhan sektor usaha yang sehat, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan perpajakan tanpa memberatkan masyarakat. Selain itu, upaya ini juga akan mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masyarakat sebagai subjek pajak juga berperan penting dalam keberhasilan reformasi pajak ini. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor krusial. Pemerintah akan terus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, termasuk menyediakan informasi dan bimbingan terkait ketentuan perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan benar.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan perpajakan, pemerintah terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil.