Pencapaian target penerimaan pajak selalu menjadi prioritas bagi pemerintah dalam menjalankan fiskal negara. Pada Buku II Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa meskipun penerimaan perpajakan diperkirakan akan tetap berkinerja positif hingga akhir tahun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar target tersebut dapat tercapai. Berikut adalah tiga tantangan utama yang dihadapi:
1. Risiko Konflik Geopolitik dan Kebijakan Moneter Global
Salah satu tantangan utama adalah risiko berlanjutnya konflik geopolitik di tingkat global dan pengetatan kebijakan moneter yang mungkin terjadi di beberapa negara. Faktor-faktor ini berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi secara global dan volatilitas harga komoditas utama. Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap perdagangan internasional, sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam ekonomi global. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mengelola dampak dari ketidakpastian ekonomi global.
2. Meningkatnya Shadow Economy dan Digitalisasi
Tantangan kedua adalah meningkatnya "shadow economy" atau ekonomi informal. Ini adalah konsekuensi dari perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. Dalam era digital ini, banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi, yang berdampak pada penerimaan perpajakan yang lebih rendah dari sektor ini. Pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam memantau dan mengatur sektor informal serta mendorong para pelaku usaha di sektor ini untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Efektivitas dan Efisiensi Insentif Perpajakan
Tantangan ketiga adalah efektivitas dan efisiensi dari berbagai insentif perpajakan yang diberikan kepada berbagai sektor ekonomi. Insentif perpajakan merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi efektivitasnya perlu dievaluasi secara berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa insentif ini benar-benar mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil meminimalkan potensi penyalahgunaan atau penghindaran pajak.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah, termasuk:
- Meningkatkan kerja sama internasional untuk mengatasi risiko geopolitik.
- Mengembangkan kebijakan yang mendukung transparansi dan pengaturan sektor informal.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap insentif perpajakan yang ada.
- Memperkuat sistem perpajakan dan pengawasan untuk mengurangi penghindaran pajak.
Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2024 dan memastikan kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2025-06-16 15:39:49
2025-06-11 16:29:51
2025-06-06 06:40:08
Copyright @ 2022 PT Admin Pajak Teknologi All rights reserved